Cimahi – Ancaman krisis sampah di Bandung Raya semakin nyata. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti yang selama ini menjadi penopang pembuangan sampah dari Kota Bandung, Kota Cimahi, Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat dipastikan akan mencapai batas kapasitasnya dalam beberapa bulan ke depan.
Fakta tersebut terungkap saat Komisi III DPRD Kota Cimahi melakukan kunjungan kerja ke TPA Sarimukti pada Rabu (24/6/2026).
Kunjungan dipimpin Wakil Ketua Komisi III DPRD Kota Cimahi, Rika, bersama sejumlah anggota komisi, yakni Enang Sahri, Rini Marthini, Warman, dan Mochamad Nofit. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Regional Persampahan Jawa Barat, Arief, beserta jajaran. Turut hadir Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Cimahi Chanifah Listyarini, sekretaris dinas, dan kepala bidang persampahan.
Kunjungan ini dilakukan menyusul banyaknya keluhan masyarakat Kota Cimahi terkait penumpukan sampah yang belum terangkut selama lebih dari sepekan di sejumlah wilayah.
"Kami menerima banyak pengaduan dari masyarakat. Sampah sudah menggunung di beberapa titik karena belum terangkut. Karena itu, kami ingin melihat langsung kondisi TPA Sarimukti saat ini," ujar Rika.
Dalam pemaparannya, Kepala Regional Persampahan Jawa Barat, Arief, mengungkapkan bahwa TPA Sarimukti saat ini sudah mengalami kelebihan kapasitas (overcapacity). Menurutnya, dari lima zona pembuangan yang dimiliki TPA Sarimukti, Zona 1 hingga Zona 4 sudah lama ditutup karena penuh.
Saat ini operasional hanya mengandalkan Zona 5 yang kondisinya juga sudah kritis.
"Zona 5 diperkirakan hanya mampu bertahan sampai 22 Oktober 2026. Setelah itu sudah tidak bisa lagi menerima sampah," ungkap Arief.
Setiap hari, TPA Sarimukti menerima lebih dari 1.500 ton sampah dari wilayah Bandung Raya. Dalam satu bulan, volume sampah yang masuk ke Zona 5 mencapai sekitar 45.000 ton. Jika tidak segera ditemukan solusi, TPA Sarimukti terancam lumpuh total.
Untuk mengatasi kondisi darurat tersebut, Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah pihak swasta, termasuk pabrik semen, untuk membangun fasilitas pengolahan sampah.
Selain itu, solusi jangka pendek yang dipersiapkan adalah menata ulang tumpukan sampah di Zona 5 dengan cara menggeser material sampah ke sisi kanan dan kiri area pembuangan. Langkah tersebut membutuhkan alat berat tambahan yang harus disewa dari pihak ketiga.
"Mudah-mudahan langkah ini bisa memperpanjang usia operasional Zona 5 sambil menunggu solusi permanen," kata Arief.
Kepala DLH Kota Cimahi, Chanifah Listyarini, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas terganggunya pelayanan pengangkutan sampah. Kondisi ini terjadi akibat adanya pembatasan kuota pembuangan sampah ke TPA Sarimukti.
Anggota Komisi III DPRD Kota Cimahi, Enang Sahri Lukmansyah, menjelaskan bahwa produksi sampah Kota Cimahi saat ini mencapai sekitar 285 ton per hari. Namun, TPA Sarimukti hanya mampu menampung sekitar 119 ton sampah per hari dari Kota Cimahi.
Artinya, terdapat sisa 166 ton sampah per hari yang harus ditangani melalui fasilitas lokal seperti TPST Santiong dan TPS3R.
"Dari jumlah itu, sekitar 80 ton dapat diolah. Namun, masih ada sisa lebih dari 80 ton per hari yang berpotensi menumpuk jika tidak segera ditangani," jelas Enang.
Menghadapi ancaman darurat ini, Enang Sahri mengajak seluruh masyarakat Cimahi untuk aktif mengurangi volume sampah sejak dari sumbernya. Menurutnya, persoalan sampah adalah tanggung jawab bersama.
"Sumber sampah terbesar berasal dari rumah tangga. Rata-rata warga Cimahi menghasilkan sekitar 0,5 kilogram sampah per hari. Jika bisa dikurangi menjadi 0,3 kilogram, dampaknya akan sangat signifikan," ujarnya.
Ia mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah organik dan anorganik dari rumah. Ke depan, sistem pengangkutan juga akan dilakukan secara terpisah agar sampah yang sudah dipilah tidak kembali tercampur.
"Bila perlu, sampah yang tidak dipilah dari rumah tidak akan diangkut. Ini menjadi salah satu solusi tegas yang harus kita lakukan bersama," pungkasnya. (Bagdja)